Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) Tematik Stunting Tahun 2026 di Ruang Rapat Praja Mukti Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Forum ini menjadi tahapan penting dalam Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, guna menyamakan peta masalah, menilai capaian layanan, dan mempertajam prioritas program/kegiatan yang berdampak untuk rencana tahun berikutnya.
Kegiatan diikuti sekitar ±100 peserta lintas sektor, melibatkan perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, koordinator penyuluh keluarga berencana, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan lainnya. Kolaborasi ini diperlukan karena percepatan penurunan stunting merupakan agenda strategis yang menuntut kerja bersama, berbasis data, dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Bupati Tulungagung yang diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung menegaskan bahwa intervensi stunting adalah tanggung jawab lintas sektor, baik intervensi langsung maupun tidak langsung, dan harus terintegrasi sejak tahap perencanaan. Forum pra musrenbang ini diharapkan tidak sekadar menghasilkan daftar kegiatan, namun benar-benar melahirkan paket intervensi paling berdampak, lahir dari analisis situasi dan kebutuhan lapangan.
Berdasarkan pemaparan Tim Percepatan Penurunan Stunting, Kabupaten Tulungagung terus menguatkan pelaksanaan aksi konvergensi hingga tingkat kecamatan, termasuk peningkatan kinerja 31 indikator layanan. Dari analisis situasi, ditemukan 12 indikator yang masih berada di bawah target dan telah dirumuskan rekomendasi perbaikan untuk memperkuat layanan prioritas.
Dari sisi capaian, data SSGI 2024 menunjukkan prevalensi stunting Kabupaten Tulungagung sebesar 13,7%. Sementara berdasarkan data bulan timbang 2025, prevalensi tercatat 5,12% atau sejumlah 2.661 balita stunting (data SSGI 2025 masih menunggu rilis). Capaian ini menjadi penguat optimisme bahwa kerja keras lintas sektor mulai menunjukkan hasil, sekaligus menjadi pemantik agar upaya percepatan semakin terarah.
Sebagai bagian dari penguatan perencanaan, telah dilaksanakan desk Pra Musrenbang Tematik Stunting pada 27 Februari 2026 untuk menyelaraskan usulan kecamatan dan kabupaten. Dari desk tersebut, diperoleh 8 usulan kegiatan prioritas yang akan dituangkan dalam RKPD maupun Renja Perangkat Daerah Tahun 2027, meliputi: optimalisasi PMT lokal; penguatan monitoring ibu hamil risiko tinggi; penyuluhan KB bagi ibu hamil dan nifas; penguatan kelas ibu hamil untuk ASI eksklusif; monitoring-evaluasi program dan skrining di satuan pendidikan serta puskesmas; peningkatan akses air minum aman; pembangunan jamban keluarga; serta sosialisasi pentingnya Kartu Identitas Anak.
Selain itu, pada penandaan anggaran tahun berjalan, telah teridentifikasi dukungan anggaran pencegahan dan percepatan penurunan stunting tahun 2026 dengan total sekitar Rp165 miliar pada 37 Perangkat Daerah termasuk 19 kecamatan, yang juga telah terlaporkan pada sistem konvergensi Bangda Kemendagri.
Dalam kegiatan ini telah dilaksanakan pula penandatanganan Berita Acara yang ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah, Sekretaris Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Camat Pucanglaban sebagai perwakilan kecamatan, dan Ketua Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Tulungagung sebagai perwakilan organisasi masyarakat.
Di akhir kegiatan, Pj. Sekretaris Daerah mengajak seluruh pihak menjaga semangat konvergensi agar target kinerja daerah dapat dikejar bersama, termasuk arah pencapaian target berbasis SSGI pada dokumen perencanaan daerah, demi terwujudnya Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia sepanjang masa.
Bagikan: