Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Desk Pra Musrenbang Tematik Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari penguatan konvergensi lintas sektor untuk memastikan usulan program/kegiatan stunting di tingkat perangkat daerah dan kecamatan tersusun lebih tepat sasaran, berbasis data, dan selaras dengan indikator layanan. 

Desk ini juga mengacu pada kebijakan transformasi aksi konvergensi PPPS, yang menegaskan siklus aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui Analisis Situasi, Penguatan Perencanaan, Penguatan Pelaksanaan, serta Penilaian Hasil Monitoring dan Evaluasi. 

Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung, Drs. Jonahes Bagus Kuncoro, M.Si., menegaskan bahwa kualitas perencanaan program stunting sangat bergantung pada kualitas data layanan yang tersedia.

“Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting ini menitikberatkan pada data. Semakin baik capaian data indikator layanan yang diampu masing-masing petugas data, maka niscaya data atau angka stunting di Kabupaten Tulungagung”

Dalam Desk Pra Musrenbang ini, peserta membahas capaian indikator layanan sebagai pijakan untuk menentukan fokus perbaikan, sekaligus menyelaraskan data antara tingkat kecamatan dengan perangkat daerah pengampu. Untuk memastikan kualitas data, perangkat daerah diminta melakukan pemantauan terhadap kinerja TPPS Kecamatan melalui rapat validasi data sebelum proses pelaporan pada Web Aksi Konvergensi Kemendagri.

Selain itu, semua unsur TPPS perlu mendorong peningkatan capaian pada indikator layanan yang belum memenuhi target serta penguatan dukungan data semesteran untuk tahun 2026. Dukungan tersebut meliputi data penting seperti kepesertaan JKN, kepemilikan Akta dan KIA, akses sanitasi aman dan air minum aman, serta data jumlah penduduk usia 0–18 tahun per desa/kelurahan. 

Desk dilaksanakan dengan mekanisme pembahasan usulan kegiatan perangkat daerah dan kecamatan satu per satu, sesuai indikator layanan. Dalam pembahasan, disepakati usulan yang akan diajukan, termasuk penetapan lokasi, status prioritas, dan status usulan sesuai level intervensi. 

Melalui Desk Pra Musrenbang Tematik Stunting 2026, Pemerintah Kabupaten Tulungagung memperkuat langkah konvergensi lintas sektor agar intervensi berjalan lebih terukur dan berdampak. Kolaborasi antara perangkat daerah, TPPS, pemerintah kecamatan, serta desa/kelurahan diharapkan mempercepat peningkatan layanan bagi sasaran prioritas, mulai dari ibu hamil, baduta/balita, hingga keluarga berisiko stunting.

Bagikan: