Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo. Komitmen tersebut diperkuat dalam kegiatan Koordinasi dan Silaturahmi Badan Gizi Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Mitra SPPG Tulungagung yang digelar pada Jumat (15/5/2026) di Rumah Dinas Wakil Bupati Tulungagung.
Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Dr. Drs. Nyoto Suwignyo, M.M., bersama tim. Turut hadir Plt. Bupati Tulungagung, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Korwil BGN Tulungagung, perwakilan mitra/yayasan, serta Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung selaku Ketua Satgas Percepatan Program MBG Kabupaten Tulungagung.
Dalam sambutannya Plt. Bupati Tulungagung menyampaikan dari target awal sebanyak 90 SPPG, data per 14 Mei 2026 mencatat telah ada kurang lebih 127 SPPG yang beroperasi di seluruh wilayah Tulungagung. Satgas menggarisbawahi bahwa tantangan utama saat ini bergeser pada masalah pemerataan layanan
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulungagung meminta dukungan Badan Gizi Nasional agar proses perizinan pendirian SPPG baru dapat diarahkan pada wilayah-wilayah yang masih kekurangan layanan sehingga pemerataan akses pemenuhan gizi dapat segera terwujud. Selain pemerataan layanan, aspek tata kelola dan keamanan pangan juga menjadi perhatian.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung menegaskan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin oleh seluruh pengelola SPPG dan mitra. Hal ini menjadi pembelajaran dari sejumlah kasus yang terjadi di berbagai daerah, termasuk kejadian menonjol yang sempat terjadi di Tulungagung beberapa waktu lalu. Satgas Percepatan MBG diminta untuk terus mempercepat pemenuhan sertifikasi tersebut, termasuk melalui penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) manual sebelum proses melalui OSS selesai.
Program MBG juga dinilai memiliki dampak luas terhadap penguatan ekonomi kerakyatan apabila dapat terintegrasi dengan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan lokal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung mendorong agar produsen pangan lokal seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, dan nelayan dapat menjadi bagian dari rantai pasok Program MBG. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan Program MBG. Untuk menjaga mutu layanan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah membuka layanan pengaduan masyarakat melalui hotline 085-725-057-332.
Melalui kegiatan koordinasi ini diharapkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Badan Gizi Nasional, Koordinator Wilayah BGN, serta seluruh mitra SPPG dapat terus terjaga demi menyukseskan Program MBG secara optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung.
Bagikan: