Bertempat di Ruang Rapat Bappeda, hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, telah diselenggarakan Rakor Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dan Peneliti. Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan, Bapak Andri Syambudi, S.Sos., M.Si memprakarsai untuk mengkoordinasikan tugas dan fungsi pekerjaan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dan Pejabat Fungsional Peneliti di Kabupaten Tulungagung. Hal ini dilaksanakan mengingat pentingnya dilakukan kajian sebelum merekomendasikan suatu kebijakan. Kajian penelitian berangkat dari isu dan masalah yang ada di Tulungagung, sehingga dalam pengusulan rekomendasi kebijakan akan lebih terarah dan dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Sebagai narasumber, adalah Bapak Eddie Wibowo, S.IP., M.Si dari LAN-RI, Arif Sujoko, S.Pi., M.S.A Analis Kebijakan dari Bappeda Kabupaten Tulungagung, serta Bapak Pongky Kurniawan dari BKPSDM Kabupaten Tulungagung. Bapak Eddie Wibowo, S.IP., M.Si sebagai Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya PKMASN – LAN, dalam paparannya “Kebijakan dan Siklus Kebijakan Publik” menyampaikan bahwa analisis kebijakan merupakan peninjauan sebuah rencana kebijakan atas hasil kebijakan, dan dilakukan dengan pendekatan ilmu kebijkana melalui definisi masalah kebijakan. Bapak Eddie menyampaikan tiga hal penting dalam paparan tersebut, yaitu peran Pejabat Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dalam siklus kebijakan organisasi, kolaborasi antara JFAK dengan Jabatan Fungsional lainnya, serta kompetensi yang harus dimiliki JFAK. Peran JFAK dalam siklus kebijakan organisasi memiliki empat peran penting, yaitu melakukan analisis dan advokasi, membuat formulasi kebijakan, melakukan evaluasi kebijakan dengan cara menganalisis dampak kebijakan, serta menilai implementasi kebijakan. Kolaborasi antara JFAK dengan Jabatan Fungsional lainnya salah satunya dengan Jabatan Fungsional Peneliti (JFP). Bentuk kolaborasi berupa melakukan penelitian, pengembagan, dan pengkajian terkait isu/masalah yang berkembang di daerah, sehingga dapat dibuat rekomendasi kebijakan penangan yang tepat.

Bagikan: