TULUNGAGUNG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan melalui keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2026. 

Forum yang berlangsung di Ruang Rapat Kresna Bappeda, Kamis (29/10/2026) ini mempertemukan jajaran internal Bappeda selaku penyedia layanan dengan perwakilan perencana dari 22 Perangkat Daerah. Tak hanya melibatkan aparatur pemerintah, Bappeda turut mengundang perwakilan LSM, akademisi, hingga media. Tampak hadir perwakilan media dari Radio Perkasa FM,Harian Suksesi, Harian Mataraman Post dan Radar Tulungagung. Akademisi dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) dan Universitas Tulungagung, perwakilan SMKN 1 Boyolangu, SMKN 1 Pagerwojo, hingga Ketua Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata (Forkom Pokdarwis) Tulungagung.

Dalam forum tersebut, Bappeda menyampaikan sejumlah aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan, mulai dari Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Bappeda, tindak lanjut hasil FKP Tahun 2025, hingga hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2026. Selain itu, peserta memperoleh penjelasan mengenai standar pelayanan perizinan penelitian, KKN, serta magang/praktik kerja lapangan.

Sesi diskusi menjadi salah satu bagian penting dalam FKP. Beragam perspektif disampaikan peserta, tidak hanya berkaitan langsung dengan pelayanan Bappeda, tetapi juga menyentuh isu pembangunan daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian bersama.

Dari unsur penggiat pariwisata, muncul masukan mengenai perlunya pencermatan terhadap status dan perkembangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada sejumlah destinasi wisata. Penguatan kapasitas sumber daya manusia bagi para penggiat wisata juga dinilai penting, disertai optimalisasi sosialisasi dan promosi destinasi wisata sebagai tindak lanjut atas penetapan Geopark agar potensi pariwisata Tulungagung semakin dikenal masyarakat luas.

Sorotan terhadap arah pengembangan pariwisata juga datang dari Bapak Andrian, perwakilan Radar Tulungagung. Menurutnya, blueprint pengembangan Kabupaten Tulungagung perlu diperjelas ke arah mana, apakah focus pada Pembangunan pertanian/pariwisata/industri. Bappeda bersama Perangkat Daerah terkait juga didorong untuk menyelaraskan visi dan arah branding Kabupaten Tulungagung. Ketika branding dan blueprint tersebut telah tersedia, sosialisasi dan promosinya dinilai perlu dilakukan secara lebih masif agar arah pengembangan dan identitas Kabupaten Tulungagung dapat semakin dikenal dan dipahami masyarakat.

Beragam masukan yang mengemuka menunjukkan bahwa FKP bukan sekadar forum penyampaian informasi, melainkan ruang komunikasi dua arah antara Bappeda dengan para penerima layanan dan pemangku kepentingan. Melalui forum ini, Bappeda Kabupaten Tulungagung membuka ruang partisipasi agar penyelenggaraan pelayanan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur, tetapi juga semakin mampu menjawab kebutuhan para penerima layanan.

Keterbukaan terhadap kritik, saran, dan aspirasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk terus menyempurnakan standar dan mekanisme pelayanan Bappeda. Dengan kolaborasi antara pemerintah, Perangkat Daerah, akademisi, media, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya, kualitas pelayanan publik diharapkan semakin responsif, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.

 

Bagikan: